Disparitas Pemidanaan terhadap Pelaku Kejahatan Sipil dan Militer dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk disparitas pemidanaan antara pelaku sipil dan militer serta upaya untuk meminimalkan disparitas tersebut dalam sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan interpretasi hukum, analisis komparatif, serta harmonisasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan terlihat pada perbedaan jenis pidana, lamanya pidana, dan pertimbangan hakim. Dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pelaku militer dijatuhi pidana penjara selama satu tahun, sedangkan pelaku sipil dijatuhi pidana penjara selama lima tahun. Perbedaan tersebut berkaitan dengan karakteristik dan orientasi masing-masing lingkungan peradilan, termasuk pertimbangan kedinasan dan disiplin dalam peradilan militer. Untuk meminimalkan disparitas, diperlukan harmonisasi regulasi, penyusunan pedoman pemidanaan, reformasi peradilan militer, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan profesionalitas hakim. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan pemidanaan yang lebih konsisten dan menjamin prinsip persamaan di hadapan hukum.