Relevansi Dan Implikasi Hukum Asas Praduga Tak Bersalah Bagi Masyarakat Terhadap Pelaku Penggelapan Bantuan Pangan

Abstract

Penyaluran bantuan pangan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan dugaan penyimpangan, salah satunya perkara dugaan penggelapan bantuan pangan di Desa Seletreng, Kabupaten Situbondo. Perkara tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan hukum pidana, tetapi juga memunculkan reaksi dan tekanan opini publik yang berpotensi memengaruhi penerapan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian tindak pidana dugaan penggelapan bantuan pangan di Desa Seletreng serta mengkaji perlindungan hukum terhadap tersangka berdasarkan asas praduga tak bersalah di tengah tekanan opini publik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dilakukan melalui tahapan laporan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penetapan dan penahanan tersangka, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Sementara itu, lamanya proses penanganan perkara menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang berkembang menjadi demonstrasi dan penghakiman sosial terhadap tersangka. Asas praduga tak bersalah mengharuskan tersangka tetap diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak selama proses peradilan berlangsung. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan transparan dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia.